Oleh Fazar Muhardi
Rokan Hilir, 5/8 (Fazar-News) - Rumah makan dan kedai kopi yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, wajib tutup pada siang hari menyambut datangnya bulan Ramadhan 1431 Hijriah.
"Aturan itu disahkan unsur pimpinan kecamatan di Rokan Hilir saat rapat koordinasi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1431 Hijriah pada Rabu," kata Camat Bangko, Ramli Haroffie, saat dihubungi Fazar-News dari dumai, Kamis.
Selain rumah makan dan kedai kopi menurut dia hotel, wisma atau penginapan juga diingatkan supaya lebih selektif dalam menerima tamunya.
"Artinya dilarang membawa perempuan yang bukan istrinya," kata Ramli.
Ia menambahkan, bunyi petasan, kembang api juga dilarang karena dapat mengganggu umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah shalat tarawih.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Fraksi Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir, Asrul Auzar, menambahkan, toleransi umat beragama sangat penting untuk menjaga kerukunan umat.
Hal itu menurutnya sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam menunaikan ibadah di tengah masyarakat.
"Saya minta, bagi yang tidak berpuasa untuk tenggang rasa menghormati yang sedang berpuasa, begitu juga rumah makan untuk tidak buka pada siang hari," ujarnya.
Kamis, 05 Agustus 2010
BKD ROKAN HILIR BERENCANA DATA ULANG CALON PNS
Oleh Fazar Muhardi
Rokan Hilir, 4/8 (Fazar-News) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rokan Hilir, Riau, berencana mendata ulang pegawai honor yang memiliki masa kerja minimal satu tahun sebelum 31 Desember 2005.
"Pendataan ulang diperuntukkan bagi tenaga honor yang belum dimasukkan ke dalam daftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2010," kata Kepala BKD Rokan Hilir, Samsuddin, saat dihubungi Fazar-News dari Dumai, Rabu.
Dikatakannya, pendataan akan dilakukan dalam dua kategori. Yakni pertama tenaga honorer yang memiliki masa kerja satu tahun sebelum 31 Desember 2005, dan kedua pengangkatannya dilakukan oleh pembina BKD atau lainnya dan bekerja pada instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bukan swasta.
Ia mengatakan, tenaga honor yang bakal diangkat menjadi CPNS dalam pendataan, sumber gaji yang diperoleh harus melalui dana APBD atau APBN. Selain itu, dinyatakan tidak pernah terputus masa kerjanya, artinya masa kerjanya tetap berjalan tidak pernah berhenti.
Mayoritas yang didata ulang, dijelaskan Samsuddin, adalah para tenaga honor yang sudah masuk dalam data base tahun 2005 jilid dua. Dimana pengangkatan tersebut berpedoman pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 jo PP 43 tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.
Samsudin menguraikan, mengenai faktor usia dalam pengangkatan CPNS jalur honor minimal berusia 46 tahun pada Januari 2006, sedangkan mereka yang telah berusia lebih dari ketentuan diatas tidak akan ikut sertakan dalam pendataan ulang.
"Kalau dari ketentuanya yang termuda minimal berusia 19 tahun per Januari 2006. Namun jika salah satu dari syarat tersebut tidak dimiliki oleh tenaga honorer maka mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk didata ulang oleh pihak BKD," ungkap Syamsuddin.
Mengenai jumlah pasti pengangkatan, Samsuddin menyebutkan tidak tahu secara pasti untuk kategori pertama dan kedua, namun dari perkiraannya untuk kategori pertama tidak akan banyak. Sedangkan untuk kategori kedua jumlahnya belum dapat dipastikan karena harus menunggu proses pendataan.
"Diperkirakan hanya sekitar 200 orang lebih untuk kategori pertama sedangkan kategori kedua tidak diketahui pastinya karena masih dalam proses," ringkasnya.
Rokan Hilir, 4/8 (Fazar-News) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rokan Hilir, Riau, berencana mendata ulang pegawai honor yang memiliki masa kerja minimal satu tahun sebelum 31 Desember 2005.
"Pendataan ulang diperuntukkan bagi tenaga honor yang belum dimasukkan ke dalam daftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2010," kata Kepala BKD Rokan Hilir, Samsuddin, saat dihubungi Fazar-News dari Dumai, Rabu.
Dikatakannya, pendataan akan dilakukan dalam dua kategori. Yakni pertama tenaga honorer yang memiliki masa kerja satu tahun sebelum 31 Desember 2005, dan kedua pengangkatannya dilakukan oleh pembina BKD atau lainnya dan bekerja pada instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bukan swasta.
Ia mengatakan, tenaga honor yang bakal diangkat menjadi CPNS dalam pendataan, sumber gaji yang diperoleh harus melalui dana APBD atau APBN. Selain itu, dinyatakan tidak pernah terputus masa kerjanya, artinya masa kerjanya tetap berjalan tidak pernah berhenti.
Mayoritas yang didata ulang, dijelaskan Samsuddin, adalah para tenaga honor yang sudah masuk dalam data base tahun 2005 jilid dua. Dimana pengangkatan tersebut berpedoman pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 jo PP 43 tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.
Samsudin menguraikan, mengenai faktor usia dalam pengangkatan CPNS jalur honor minimal berusia 46 tahun pada Januari 2006, sedangkan mereka yang telah berusia lebih dari ketentuan diatas tidak akan ikut sertakan dalam pendataan ulang.
"Kalau dari ketentuanya yang termuda minimal berusia 19 tahun per Januari 2006. Namun jika salah satu dari syarat tersebut tidak dimiliki oleh tenaga honorer maka mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk didata ulang oleh pihak BKD," ungkap Syamsuddin.
Mengenai jumlah pasti pengangkatan, Samsuddin menyebutkan tidak tahu secara pasti untuk kategori pertama dan kedua, namun dari perkiraannya untuk kategori pertama tidak akan banyak. Sedangkan untuk kategori kedua jumlahnya belum dapat dipastikan karena harus menunggu proses pendataan.
"Diperkirakan hanya sekitar 200 orang lebih untuk kategori pertama sedangkan kategori kedua tidak diketahui pastinya karena masih dalam proses," ringkasnya.
AIR SUNGAI DUMAI HITAM DAN BERBUIH
Oleh Fazar Muhardi
Dumai, 4/8 (Fazar-News) - Anggota Komisi VII DPR RI yang melkaukan kunjungan kerja ke Kota Dumai, Riau, terkejut dengan kondisi air Sungai Dumai yang hitam dan berbuih.
"Kami sangat terkejut melihat kondisi air sungai yang berwarna hitam dan berbuih. Jika alasannya karena tanah gambut, maka kami kira airnya tidaklah berbuih. Ini nyata kami lihat. Untunglah kami lihat hanya dari dalam mobil, tapi jika kami turun ke lokasi sungai, tak terbayang bagi kami seperti apa pula baunya," kata Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Anggraini dalam pertemuannya dengan pihak PT Pertamina Refenery Unit (RU) II Dumai, di Dumai, Rabu.
Menurut Dewi persoalan lingkungan hidup di daerah ini perlu mendapat perhatian, karena banyak perusahaan yang beroperasi di daerah yang berada di pesisir timur Riau itu.
Untuk itu, terang dia, pihak terkait di daerah ini dan juga pihak Kementerian Lingkungan Hidup hendaknya menidaklanjuti berbagai kondisi lingkungan yang dicurigai telah terjadi pencemaran.
Anggota DPR-RI ini juga mempertanyakan kepada pihak PT Pertamina RU II Dumai tentang komitmennya dalam mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah buangan perusahaan.
"Tapi kenapa baru sekarang PT Pertamina memikirkannya. Padahal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 sudah ada sejak Tahun 2007 lalu, yang menegaskan tentang ketentuan kualitas air buangan lebih ketat dari yang sebelumnya. Saya memang betul-betul heran kenapa baru tahun 2010 ini," ucapnya.
Sebagaimana yang pernah diberitakan sebelumnya baru-baru ini masyarakat di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Dumai, juga resah karena banyak ikan yang mati di perairan Selinsing, yang diduga akibat pencemarah lingkungan dari limbah perusahaan yang beroperasi di sekitar perairan tersebut.
Hasil labor dari uji sample air memastikan telah terjadi pencemaran di perairan tersebut. Namun, pihak terkait di daerah ini tidak bersedia mempublikasi hasil uji labor yang dilakukan di Medan, Sumatera Utara itu dengan alasan kasus tersebut masih dalam kajian lebih lanjut.
Dumai, 4/8 (Fazar-News) - Anggota Komisi VII DPR RI yang melkaukan kunjungan kerja ke Kota Dumai, Riau, terkejut dengan kondisi air Sungai Dumai yang hitam dan berbuih.
"Kami sangat terkejut melihat kondisi air sungai yang berwarna hitam dan berbuih. Jika alasannya karena tanah gambut, maka kami kira airnya tidaklah berbuih. Ini nyata kami lihat. Untunglah kami lihat hanya dari dalam mobil, tapi jika kami turun ke lokasi sungai, tak terbayang bagi kami seperti apa pula baunya," kata Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Anggraini dalam pertemuannya dengan pihak PT Pertamina Refenery Unit (RU) II Dumai, di Dumai, Rabu.
Menurut Dewi persoalan lingkungan hidup di daerah ini perlu mendapat perhatian, karena banyak perusahaan yang beroperasi di daerah yang berada di pesisir timur Riau itu.
Untuk itu, terang dia, pihak terkait di daerah ini dan juga pihak Kementerian Lingkungan Hidup hendaknya menidaklanjuti berbagai kondisi lingkungan yang dicurigai telah terjadi pencemaran.
Anggota DPR-RI ini juga mempertanyakan kepada pihak PT Pertamina RU II Dumai tentang komitmennya dalam mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah buangan perusahaan.
"Tapi kenapa baru sekarang PT Pertamina memikirkannya. Padahal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 sudah ada sejak Tahun 2007 lalu, yang menegaskan tentang ketentuan kualitas air buangan lebih ketat dari yang sebelumnya. Saya memang betul-betul heran kenapa baru tahun 2010 ini," ucapnya.
Sebagaimana yang pernah diberitakan sebelumnya baru-baru ini masyarakat di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Dumai, juga resah karena banyak ikan yang mati di perairan Selinsing, yang diduga akibat pencemarah lingkungan dari limbah perusahaan yang beroperasi di sekitar perairan tersebut.
Hasil labor dari uji sample air memastikan telah terjadi pencemaran di perairan tersebut. Namun, pihak terkait di daerah ini tidak bersedia mempublikasi hasil uji labor yang dilakukan di Medan, Sumatera Utara itu dengan alasan kasus tersebut masih dalam kajian lebih lanjut.
SISWA IPDN BANTU TUGAS CAMAT DI ROHIL
Oleh Fazar Muhardi
Rokan Hilir, 4/8 (Fazar-News) - Praktek pengenalan lapangan (PPL) siswa praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sangat banyak membantu petugas kecamatan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
"Selain itu, dalam penerapan ilmu administrasi, pemerintahan, pemetaan kependudukan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dilakukan mereka secara baik," kata Camat Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, Wakid Nugraha, yang dihubungi Fazar-News dari Dumai, Rabu, menaggapi PPL siswa Prja IPDN diwilayahnya.
Ia mengakui, keberadaan para siswa praja IPDN selama PPL dikecamatan khususnya di Kecamatan Simpang Kanan sangat membantunya. Ilmu yang mereka dapat disekolah diterapkan secara baik saat bertugas di kecamatan.
Menurut dia, banyak manfaat yang diperoleh dari hasil PPL siswa praja tersebut, seperti diketahui data anak-anak yang bersekolah hanya sekitar 80 persen hingga ke jenjang sekolah menengah, kemudian tertatanya bidang administrasi kecamatan hanya sistem peletakannya dan kearsipan yang belum tertata dengan baik.
"Kalau selama ini tidak ada pengelompokan yang dibuat pertahunnya maka sekarang sudah tertata dengan baik, saat melakukan PPL siswa IPDN kita ajak keliling kecamatan, mereka juga memberi masukan bagi masyarakat," kataya.
Ditambahkannya, pada dasarnya keberadaan mahasiswa IPDN ini sangat membantu pihak kecamatan, dalam prakteknya mereka banyak memberi masukan serta pelajaran terutama segi disiplin dan tata kerja ilmu pemerintahan disamping ilmu lainnya.
"Saya berharap kedepan mereka dapat kembali untuk kegiatan yang sama, sebab manfaatnya sangat dirasakan, dimana kerja petugas kecamatan sangat terbantu dengan kehadiran para praja ini," ucapnya mengakhiri.
Rokan Hilir, 4/8 (Fazar-News) - Praktek pengenalan lapangan (PPL) siswa praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sangat banyak membantu petugas kecamatan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
"Selain itu, dalam penerapan ilmu administrasi, pemerintahan, pemetaan kependudukan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dilakukan mereka secara baik," kata Camat Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, Wakid Nugraha, yang dihubungi Fazar-News dari Dumai, Rabu, menaggapi PPL siswa Prja IPDN diwilayahnya.
Ia mengakui, keberadaan para siswa praja IPDN selama PPL dikecamatan khususnya di Kecamatan Simpang Kanan sangat membantunya. Ilmu yang mereka dapat disekolah diterapkan secara baik saat bertugas di kecamatan.
Menurut dia, banyak manfaat yang diperoleh dari hasil PPL siswa praja tersebut, seperti diketahui data anak-anak yang bersekolah hanya sekitar 80 persen hingga ke jenjang sekolah menengah, kemudian tertatanya bidang administrasi kecamatan hanya sistem peletakannya dan kearsipan yang belum tertata dengan baik.
"Kalau selama ini tidak ada pengelompokan yang dibuat pertahunnya maka sekarang sudah tertata dengan baik, saat melakukan PPL siswa IPDN kita ajak keliling kecamatan, mereka juga memberi masukan bagi masyarakat," kataya.
Ditambahkannya, pada dasarnya keberadaan mahasiswa IPDN ini sangat membantu pihak kecamatan, dalam prakteknya mereka banyak memberi masukan serta pelajaran terutama segi disiplin dan tata kerja ilmu pemerintahan disamping ilmu lainnya.
"Saya berharap kedepan mereka dapat kembali untuk kegiatan yang sama, sebab manfaatnya sangat dirasakan, dimana kerja petugas kecamatan sangat terbantu dengan kehadiran para praja ini," ucapnya mengakhiri.
HARGA SAWIT DI ROKAN HILIR STABIL
Oleh Fazar Muhardi
Rokan Hilir, 4/8 (Fazar-News) - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau hingga Rabu pekan ini masih stabil dengan harga berkisar Rp1.300/kilogramnya, meski sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) mengalami kenaikan.
Kendati demikian, sejumlah warga di Kecamatan Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, yang ditemui Fazar-News, Rabu, mengaku resah terhadap harga kelapa sawit yang dinilai belum stabil.
"Rasa khawatir dengan harga sawit yang naik turun masih 'menghantui' kami. Apalagi menjelang bulan puasa, karena tahun lalu, seminggu menjelang puasa harga sawit sempat anjlok," ujar seorang warga petani sawit di Bagan Batu, Siahaan (40).
Menurut dia, terkadang harga sawit di pabrik kelapa sawit selalu tidak tetap sehingga terkesan ada permainan.
Hal itu menurut Siahaan kerap terjadi di saat buah sawit melimpah ruah.
"Pengalaman tahun lalu seperti itu, menjelang puasa dan Lebaran harga sawit pasti rendah," katanya.
Siahaan berharap pemerintah melalui dinas terkait, bisa mengontrol harga sawit di pasaran, baik nasional maupun internasional, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh para pengusaha nakal.
Pernyataan senada juga dikatakan, Sukarman (40), seorang petani sawit di Bagan Batu lainnya yang beranggapan jika setiap menjelang puasa harga sawit selalu turun naik.
Bahkan menjelang Lebaran harga sawit biasanya anjlok dengan harga yang sangat rendah, katanya.
Ia meminta agar pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan hendaknya melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap pabrik kelapa swait yang membandrol harga TBS semaunya tanpa memikirkan nasib petani seperti dirinya.
Rokan Hilir, 4/8 (Fazar-News) - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau hingga Rabu pekan ini masih stabil dengan harga berkisar Rp1.300/kilogramnya, meski sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) mengalami kenaikan.
Kendati demikian, sejumlah warga di Kecamatan Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, yang ditemui Fazar-News, Rabu, mengaku resah terhadap harga kelapa sawit yang dinilai belum stabil.
"Rasa khawatir dengan harga sawit yang naik turun masih 'menghantui' kami. Apalagi menjelang bulan puasa, karena tahun lalu, seminggu menjelang puasa harga sawit sempat anjlok," ujar seorang warga petani sawit di Bagan Batu, Siahaan (40).
Menurut dia, terkadang harga sawit di pabrik kelapa sawit selalu tidak tetap sehingga terkesan ada permainan.
Hal itu menurut Siahaan kerap terjadi di saat buah sawit melimpah ruah.
"Pengalaman tahun lalu seperti itu, menjelang puasa dan Lebaran harga sawit pasti rendah," katanya.
Siahaan berharap pemerintah melalui dinas terkait, bisa mengontrol harga sawit di pasaran, baik nasional maupun internasional, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh para pengusaha nakal.
Pernyataan senada juga dikatakan, Sukarman (40), seorang petani sawit di Bagan Batu lainnya yang beranggapan jika setiap menjelang puasa harga sawit selalu turun naik.
Bahkan menjelang Lebaran harga sawit biasanya anjlok dengan harga yang sangat rendah, katanya.
Ia meminta agar pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan hendaknya melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap pabrik kelapa swait yang membandrol harga TBS semaunya tanpa memikirkan nasib petani seperti dirinya.
Langganan:
Postingan (Atom)